Usai konflik, pemerintah segera revitalisasi Keraton Surakarta

Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kini hampir tak terdengar lagi usai upacara adat Tingalan Dalem Jumenengan ke-13 beberapa waktu lalu. Setelah mereda, revitalisasi segera bisa dilakukan di salah satu keraton peninggalan dinasti Mataram Islam tersebut.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, untuk mempercepat proses revitalisasi, pemerintah harus segera membentuk tim asistensi. Tim tersebut akan melibatkan Dewan Pertimbangan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, gubernur dan wali kota serta keluarga keraton.

"Perwakilan Keraton Kasunanan Surakarta di antaranya KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, KGPH Benowo, ditambah pemerhati cagar budaya Nina Akbar Tandjung," ujar Rudy sapaan akrabnya kepada wartawan, Jumat.

Rudy menjelaskan, tim asistensi akan bekerja di bawah koordinator Watimpres sebagai penanggungjawab. Pada tahap awal, mereka ditugaskan untuk membentuk badan pengelolaan Keraton dalam waktu 3 bulan ini.

Ia menambahkan, pembentukan tim asistensi tersebut merupakan hasil rapat koordinasi keraton di Jakarta yang dipimpin Watimpres Subagiyo HS. Tim akan mendampingi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningat untuk membentuk badan pengelola dan mempercepat revitalisasi kawasan cagar budaya.

"Jadi tim ini nanti hanya fokus pada fisik bangunan dan tidak ikut campur masalah budaya dan internal keraton," jelasnya.

Rudy menilai revitalisasi mendesak dilakukan. Nantinya revitalisasi kawasan cagar budaya tersebut akan dikerjakan secara keroyokan oleh pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Solo.

"Sumber anggarannya dari beberapa kementerian. Revitalisasi Museum Keraton akan dikerjakan Kemendikbud, sedangkan fasad bangunan Keraton dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian, Kementerian Pariwisata berkaitan dengan promosi pariwisatanya," terang Rudy.

[msh]

merdeka.com