Jakarta - Pembahasan soal perlu-tidaknya pimpinan MPR ditambah masih menjadi salah satu hal yang diperdebatkan dalam pembahasan revisi UU MD3. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menegaskan yang terpenting adalah kerja, bukan penambahan kursi pimpinan.
"Kalau masalah penambahan kursi MPR itu sebenarnya bukan kapasitas kami ya untuk membicarakan itu sebagai pimpinan MPR. Itu tugas Pansus MD3 yang akan membahas itu. Namun pimpinan MPR berpikir tidak jadi masalah, yang terpenting kita bekerja," ujar Mahyudin di Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.
Mahyudin mengatakan, untuk menambah kursi pimpinan, Pansus juga harus melihat dari sisi anggaran. Menurutnya, itu akan berdampak pada pembiayaan anggaran negara.
"Hanya, yang tentu Pansus harus berpikir dengan signifikan penambahan pimpinan tentu berimplikasi pada pembiayaan belanja negara," kata Mahyudin.
Dia menjelaskan jumlah pimpinan MPR saat ini sudah cukup untuk menjalankan tugas. Hanya, jika ada penambahan, harus disesuaikan.
"Hanya, tugas pimpinan ini saya kira itu juga menjadi faktor pertimbangan. Karena kabarnya mau jadi 11, jadi 7, ya terserah saja. Saya kira 7 juga sudah cukup banyak ya. Dengan lima orang sekarang saja, kami sudah bisa handle tugas-tugas MPR dengan baik," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Menkum HAM Yasonna Laoly menghadiri rapat tertutup dengan Badan Legislasi tentang RUU MD3. Ia mengatakan pemerintah telah setuju jumlah kursi pimpinan ditambah, namun soal angkanya masih dalam pembahasan.
"Tambahan kursi sudah pasti, ya ada 2-2, ada 2-1-3, ada 2-1-6. Ada dua kursi DPD. Ya, kita masih bahas dulu, surat resminya nanti dulu, masih internal pemerintah," kata Yasonna seusai rapat tertutup di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis.
detik.com
0 Response to "Wakil Ketua MPR: Penambahan Kursi Pimpinan Berimplikasi Anggaran"
Posting Komentar