KPK akan gandeng pengusaha cegah korupsi di sektor swasta

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah korupsi di sektor korporasi mulai dijajaki. Pada Agustus 2017 mendatang, lembaga antirasuah tersebut akan menggandeng para pelaku usaha untuk diberikan pelatihan antikorupsi sebagai langkah pencegahan.

Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK ‎Roro Wide Sulistyowati mengatakan, pelatihan menyasar pada para pelaku usaha karena kerawanan disektor ini merupakan tertinggi kedua setelah di pemerintahan atau eksekutif.

"Kasus suap di swasta adalah kasus kedua yang paling banyak setelah pemerintahan. Ya eksekutif yang pertama itu. Kalau pemerintahan banyak ya mulai dari dinas, tingkatan eselon tiga sampai satu juga," kata Roro usai membahas kerja sama antikorupsi antara regulator dengan pelaku usaha di Jabar, saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa.

Dia mengatakan, dari delapan provinsi yang akan disasar KPK untuk memberikan pelatihan antikorupsi ini yang pertama adalah Provinsi Jawa Barat. Perusahaan-perusahaan yang akan dilibatkan kebanyakan dari sektor kesehatan, infrastruktur, ESDM dan manufaktur.

"Jadi industri besar yang akan dilibatkan. Nanti mereka yang di bagian industrinya itu di bagian manajer kepatuhan internal, yang biasa mengauditnya itu," imbuhnya.

Dia melanjutkan, upaya pencegahan yang masuk dalam program 'profit' akan dilakukan agar sektor swasta bisa lebih meningkatkan pelayanan dan tidak lagi melakukan suap. Sektor tersebut apalagi mereka yang kerap terlibat dalam tender harus dihentikan praktik suapnya.

"Jadi pelaku usaha yang akan dilibatkan yang skalanya besar, karena kalau UKM jumlahnya ribuan di Jabar," tuturnya.

Nah, KPK meminta bantuan Pemprov Jabar sebagai regulator untuk meminta BUMD masuk dalam program tersebut bersama 35 industri besar yang akan terlibat. Langkah ini diakui Roro merespon keluhan para pelaku bisnis di level nasional yang masih mengeluhkan sulitnya memperoleh perizinan di daerah.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan langkah KPK ini salah satu tahapan membuat cetak biru pencegahan korupsi di sektor swasta. Pemprov Jabar, menurutnya akan mendukung penuh mediasi dalam forum tersebut.

"Ini dalam rangka pencegahan korupsi dunia usaha, kami dukung penuh," sebutnya.

Iwa menuturkan ada sekitar 15 dinas di lingkungan Pemprov Jabar yang ditugaskan untuk masuk dalam forum advokasi regional tersebut. Dari mulai dinas ESDM, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu hingga Dinas Perkebunan.

"Hasilnya demi melancarkan perizinan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di Jawa Barat," cetusnya. Pihaknya berharap jika langkah ini diterapkan maka kepercayaan dunia usaha pada provinsi tersebut makin naik. [bal]

merdeka.com

loading...