Rapat harian Partai Golkar tanggal 13 September memutuskan untuk membentuk Tim Pengkajian melihat tren elektoral partai jelang Pemilu serentak 2019. Tim telah bekerja selama 10 hari, memanggil pakar dan ahli untuk melihat bagaimana posisi Golkar saat ini.
Tim Pengkajian dipimpin langsung oleh Yorrys Raweyai. Hasilnya telah keluar dan sudah diberikan kepada DPP Golkar dalam rapat harian kemarin.
"Tugas Tim Pengkajian ada dua, pertama melakukan pendalaman, mengkaji elektabilitas menurun, apa langkah strategis untuk mengembalikan, rebounding posisi Golkar dalam menghadapi politik kekinian dan ke depan," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Rabu.
Yorrys menerangkan, ada dua hasil rekomendasi dari kerja Tim Pengkajian. Salah satunya, meminta Novanto nonaktif dari ketua umum untuk fokus menjalani perawatan dan kasus e-KTP di KPK.
"Ada rekomendasi politik, nah politiknya itu dari hasil kajian, kita lakukan undang pakar, lembaga survei, tentang tren elektoral. Disimpulkan bahwa meminta untuk ketum dinonaktifkan karena agar lebih fokus kepada kesehatan dan kasus hukum, itu kalau politik," kata Yorrys.
"Kalau organisasi, agar segera harus dilakukan semacam strategi baru terutama dalam branding organisasi ke depan yang lebih baik," kata Yorrys.
Hasil rekomendasi ini telah disampaikan kepada Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Golkar Idrus Marham. Rencananya, DPP Golkar akan kembali menggelar rapat harian pada Kamis 28 Oktober besok.
"Nanti ketua harian dan sekjen yang melaporkan hasil kajian itu kepada ketum," kata Yorrys. [rnd]
merdeka.com
0 Response to "Hasil Tim Pengkajian: Elektabilitas Golkar merosot, Setnov harus nonaktif"
Posting Komentar