Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap kepala-kepala daerah dalam operasi tangkap tangan terkait gratifikasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, seluruh daerah diawasi, bukan hanya pusat.
"Janganlah merasa, jauh dari pusat, tidak diawasi," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu.
"Yang kedua, jabatan itu amanah, jangan korupsi uang negara," tegasnya.
Khusus untuk penetapan tersangka Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, JK menyebut kasus Rita terkait gratifikasi, khususnya pada sektor tambang.
"Pemberian orang, dia tidak ngambil di dalam. Biasanya ini terjadi di daerah-daerah yang banyak mengeluarkan izin. Karena di Kukar banyak izin batu bara, perkebunan," terangnya.
Izin-izin pengelolaan tambang biasanya dikeluarkan oleh daerah-daerah yang kaya potensi. Padahal izin-izin tambang telah ditarik ke tingkat provinsi.
"Tapi tetap saja ada daerah yang memberikan rekomendasi. Ya, pokoknya di daerah-daerah yang natural resources-nya tinggi relatif gratifikasinya besar," ucapnya.
Dia mengaku sedih melihat banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK. Namun, di sisi lain, JK melihat ada perubahan di wilayah pusat, yang lebih berhati-hati dan mulai memiliki kesadaran sehingga takut tertangkap KPK.
"Di pusat ini orang lebih hati-hati, tidak lebih takut untuk berbuat yang tidak-tidak, sehingga KPK mencari di luar. Itu juga bahwa sebenarnya kan anggaran kita sebagian besar dialokasikan untuk daerah dan efektif untuk mengatakan bahwa pakailah anggarannya dengan betul," jelasnya.
"Tapi disayangkan itu karena selama ini mungkin KPK susah mencari di pusat, mungkin karena orang hati-hati dan kesadaran yang agak tinggi, jadi tidak terjadi, tapi di luar," ujarnya.
detik.com
0 Response to "Korupsi Kepala Daerah, JK: Jangan Merasa Tidak Diawasi"
Posting Komentar