Perbankan Harus Segera Turunkan Bunga Kredit - Bisnis

Jakarta - Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis poin dalam Rapat Dewan Gubernur yang digelar pada 20 dan 22 Agustus 2017.

Dengan demikian, suku bunga acuan BI berada di level 4,25 persen. Dengan rincian, suku bunga deposit facility berada di level 3,5 persen dan lending facility di level 5 persen.

Ekonom dari Ekonomi Action Indonesia Ronny P Sasmita mengaku apa yang sudah dilakukan bank sentral tersebut harus diikuti penurunan bunga, terutama bunga kredit perbankan.

"Harapannya ke depan, penurunan suku bunga acuan dapat memperkuat intermediasi perbankan sehingga memperkokoh stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Ronny kepada Liputan6.com, Selasa.

Selama ini, perbankan selalu lamban merespons penurunan suku bunga acuan. Perbankan umumnya langsung reaktif dengan menurunkan suku bunga simpanan. Namun, giliran menurunkan suku bunga kredit, perbankan terlihat kaku dan butuh jeda waktu lama dengan segudang alasan.

"Itulah keanehan yang terjadi selama ini. Dengan kata lain, transmisi kebijakan moneter kurang bisa diterjemahkan oleh kalangan perbankan," tambahnya.

Baginya, hal ini diperburuk dengan dimana bank sentral terlihat kurang berdaya untuk mendobrak kebuntuan transmisi kebijakan moneter. Karena yang berlaku adalah mekanisme pasar, maka otoritas moneter tidak dapat memaksa bank untuk memangkas suku bunga kredit.

Meski demikian, Ronny berharap agar perbankan dapat menurunkan suku bunga kredit yang saat ini masih dua digit. Penurunan tentunya tidak harus menggerus dan mengorbankan margin yang mereka peroleh, tapi juga dapat disiasati dengan efisiensi.

"Bahkan, perbankan dapat pula menggenjot pendapatan dari fee based income. Sehingga pelonggaran moneter oleh bank sentral yang diikuti penurunan suku bunga oleh perbankan mampu mengakselerasi perekonomian yang saat ini pertumbuhannya lamban," ujar dia.

Karena menurut Ronny, mau tidak mau, dalam kondisi dunia usaha dan sektor riil yang terpukul seperti sekarang, pelonggaran kebijakan moneter sangat dibutuhkan. Sehingga selanjutnya giliran pemerintah untuk mengekspansi kebijakan fiskal sebagai tindaklanjutnya.

"Sebab, belakangan ini yang terjadi justru kebijakan moneter dan fiskal sama-sama ketat. Semestinya pemerintah agresif memberikan stimulus, antara lain lewat berbagai insentif pajak, untuk menggairahkan dunia usaha," tutup dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

liputan6.com