Politisi Golkar: Jalan terbaik Setnov mundur, kalau tidak dimundurkan

DPP Partai Golkar tengah mempertimbangkan rekomendasi Tim pengkajian tentang penurunan elektabilitas partai akibat Setya Novanto terbelit kasus korupsi e-KTP. Rapat pleno telah dilakukan, hasilnya belum diputuskan apakah akan meminta Novanto mundur sebagai ketua umum atau pada akhirnya dimundurkan.

Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan, sebenarnya mayoritas pengurus DPP Golkar sudah sepakat untuk melengserkan Novanto. Namun, DPP masih mengkaji bagaimana cara menyelamatkan partai tapi sesuai dengan AD/ART. Sebab, Golkar tak mau lagi ada kubu-kubuan seperti dulu jika Novanto mundur tak sesuai AD/ART.

Dia menjelaskan, dalam aturan main Golkar, ketua umum bisa diganti karena tiga hal. Pertama meninggal dunia, kedua melanggar AD/ART dan ketiga mengundurkan diri. Ketiganya, kata Supit, belum terpenuhi.

"Nah apakah dalam posisi yang bersangkutan belum mau mengundurkan diri, apakah partai bisa mengundurkan, atau menonaktifkan, saya kira ini harus betul-betul jadi perhatian," kata Supit saat dihubungi merdeka.com, Rabu.

Dia melihat, respons DPP Golkar mayoritas positif ingin menyelamatkan partai yang tergerus elektabilitasnya semenjak kasus e-KTP ini. Namun, lagi-lagi persoalannya tengah mengkaji aturan mainnya.

"Repons DPP mayoritas sepakat cuma kan persoalannya anggaran dasar rumah tangga belum terpenuhi. Kalau pleno sepakat, di pleno sepakat itu bisa aklamasi bisa juga voting kan gitu, voting juga bisa dianggap sebagai keputusan partai, saya kira mayoritas ingin partai ini diselamatkan siappun orang punya nurani pasti ingin," kata dia.

Supit pun berharap, ketimbang dimundurkan lebih baik Novanto mengundurkan diri secara terhormat. Kalau tidak mau juga, dia menilai, jalan satu-satunya adalah menggelar pleno, kemudian rapimnas yang berujung pada munaslub, pemilihan ketua umum baru.

"Pertama tentu kembali kepada yang bersangkutan, kalau mestinya sebagai kader yang baik, penyelamatan partai di atas segala-galanya, jadi itu pertama mundur adalah jalan yang terbaik."

"Kedua, dimundurkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai Golkar dibutuhkan bangsa dan negara, ini partai besar, saya kira bisa melakukan upaya penyelamatan nonaktifkan, sangat bisa, caranya keputusan pleno menyelamatkan partai kalau kemudian menonaktifkan dibawa ke forum lebih tinggi, Rapimnas dilaporkan, kemudian menyepakati maka kesepakatan ketum dinyatakan berhalangan harus dimundurkan," kata Supit yang juga mantan Timses Ade Komarudin melawan Setya Novanto di Munas Golkar 2016. [rnd]

merdeka.com