PPP Minta 4 Fraksi Diam soal Perpanjangan Masa Kerja Pansus KPK

JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai, fraksi-fraksi yang tak tergabung dalam keanggotaan pansus tak perlu memberi sikap soal kemungkinan perpanjangan masa kerja pansus hak angket KPK.

Pansus Hak Angket KPK menyampaikan laporan hasil kerja pada rapat paripurna jelang 60 hari masa kerja, Selasa.

"Mestinya sikap dia yang tidak ikut di pansus diam saja," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Wong dia tidak pernah ikut. Tidak pernah tahu kok kemudian menentang soal diperpanjang atau tidak," sambung dia.

Terdapat enam fraksi yang tergabung dalam keanggotaan pansus KPK, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP dan PAN.

Meski begitu, tindak lanjut laporan pansus akan dibahas di dalam rapat paripurna. Termasuk apakah empat fraksi lain yang tak tergabung dalam pansus berhak memberikan suara soal rencana perpanjangan kerja pansus.

"Itu nanti bagian yang jadi musyawarahnya anggota DPR," kata dia.

Arsul menuturkan, PPP cenderung menginginkan agar kerja pansus berhenti pada 28 September 2017, sesuai dengan 60 hari masa kerja.

Namun, Arsul mengatakan, pihaknya masih akan mendengarkan laporan pansus serta musyawarah yang berjalan. PPP, kata dia, akan mendengarkan suara terbanyak.

"Kan memang sudut pandang masing-masing bisa berbeda. Tapi sekali lagi, sudut pandang yang berbeda juga punya argumentasi yang kuat yang bisa juga lami terima," kata Anggota Komisi III DPR itu.

"Prinsipnya kami tidak ngotot-ngototan. Tentu kami mendengarkan suara yang lebih banyak yang ada di dalam pansus," sambungnya.

Pansus Hak Angket KPK akan melaporkan hasil kerjanya pada forum rapat paripurna, Selasa.

Hal itu dilakukan jelang 60 hari masa kerja pansus yang jatuh pada 28 September mendatang.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menuturkan, dalam rapat bamus Senin, pansus telah menyampaikan banyak temuan.

Namun, ada pula yang pekerjaan yang belum diselesaikan. Pada paripurna akan diputuskan apakah pansus akan meneruskan atau berhenti bekerja.

"Mekanismenya dilaporkan dulu nanti baru kita lihat apa respon dari paripurna," kata Fahri seusai rapat bamus, Senin sore. Adapun rapat paripurna baru dimulai sekitar Pukul 10.30 WIB.

kompas.com