Tb Hasanuddin kritik Panglima TNI: Harusnya diselesaikan saja intern

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya institusi yang membeli 5.000 pucuk senjata secara ilegal tidak pada tempatnya. Sebab, Gatot menyampaikan temuan itu saat silaturahmi dengan Purnawirawan TNI yang juga dihadiri masyarakat sipil.

"Melempar informasi yang notabene itu dianggap informasi yang sensitif saya sebut saja kepada publik, itu menurut saya tidak pada tempatnya," kata Hasanuddin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Mantan Sekmil di era Presiden Megawati itu menyebut Gatot seharusnya menyelesaikan masalah pembelian senjata ilegal itu di internal TNI atau dibawa ke rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, bukan disampaikan kepada publik.

"5.000 pucuk senjata itu sama dengan 4-5 batalyon tempur. Ada apa? Mengapa? Diselesaikan saja intern karena Panglima TNI bagian dari yang tidak terpisahkan dari pemerintahan ini. Kalau perlu bawa ke ratas di kabinet, itu prosedur," tegasnya.

Meski demikian, kata Hasanuddin, masalah pembelian senjata itu sudah selesai sejak Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers. Wiranto menyatakan jumlah senjata yang dibeli bukan 5.000 pucuk, melainkan hanya 500 pucuk.

Ratusan senjata diproduksi PT Pindad dan diperuntukkan untuk pendidikan personel Badan Intelijen Negara. Dia melanjutkan, pembelian 500 pucuk senjata oleh BIN juga sah menurut APBN.

"Kenapa saya anggap selesai? Karena stratifikasi plus hirarki yang ada di pemerintahan diambil alih oleh Menkopolhukam dan sudah dijelaskan bahwa jumlahnya tidak 5.000 dan keperluannya untuk BIN untuk pelatihan dan itu sah menurut APBN kemudian dibeli dari Pindad," tandasnya. [bal]

merdeka.com