Jakarta - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017 DKI Jakarta masih belum menemui titik temu. Belum ada kata sepakat antara Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan DPRD terkait kenaikan tunjangan dewan.
Semula, Djarot menyebut akan membentuk membentuk Pergub untuk mengatur besaran tunjangan anggota DPRD DKI. Pergub tersebut akan terbit usai disahkannya Raperda menjadi Perda Keuangan oleh DPRD.
Baca juga: Djarot Minta Mobil Dinas Mewah Anggota DPRD DKI Ditarik! |
Ia berharap dengan kenaikan tunjangan, maka kinerja anggota dewan ikut meningkat. Seperti diketahui tunjangan para anggota dewan di Ibu Kota saat ini mencapai Rp 70 juta.
"Hak keuangan dan administratif ini akan kita buat Pergub. Ini akan kita lanjutkan ketentuan tetap mengacu pada PP yang ada," kata Djarot usai Pengesahan Perda Keuangan di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.
Kenaikan tunjangan itu disambut baik oleh anggota DPRD. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengusulkan kenaikan sebesar 20 persen. Sejumlah rapat sudah digelar demi kenaikan itu.
Baca juga: Djarot Tolak Kenaikan Anggaran Rapat dan Kunker DPRD di APBD-P 2017 |
"Kita usul nggak besarlah, 20 persen. Kalau misalkan dari yang sekarang, naiklah 20 persen. Nanti rapat lagi, nanti kan tinggal sekali lagi rapatnya. Ini sudah berulang kali rapat. Rapat Banggar sudah, sub-Banggar di komisi sudah. Rapat Banggar sudah, jadi mungkin besok sudah paripurna," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.
Rapat paripurna untuk membahas soal APBD-P, termasuk kenaikan tunjangan itu, rencananya digelar pada Jumat. Namun rapat tersebut ditunda karena anggota DPRD menolak besaran tunjangan yang ditawarkan Pemprov DKI. Namun belum jelas berapa angka yang ditawarkan Pemprov DKI.
Baca juga: APBD-P Belum Disahkan, Djarot: Ada yang Masih Perlu Disempurnakan |
Djarot mengatakan penundaan itu karena ada usulan anggaran yang tidak rasional. Contoh beberapa anggaran yang dianggap fantastis misalnya kenaikan anggaran DPRD dari tunjangan rapat hingga tunjangan mobil dinas. Sejumlah komponen kenaikan itu, lanjut Djarot, berpotensi melanggar aturan.
"Karena belum sepakat soal hitung-hitungan di Pergub tentang hak keuangan, kami belum sepakat, saya tidak mau tanda tangan, karena banyak sekali nilai yang saya anggap fantastis, tidak rasional. Maka ini perlu disempurnakan supaya tidak melanggar aturan, ya nggak," kata Djarot, di lapangan IRTI Monas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin.
Lalu apa saja permintaan fantastis para anggota dewan?
Pertama, anggota DPRD meminta agar tunjangan rapat yang dilakukan pimpinan dalam satu kali rapat besarnya Rp 3 juta, untuk wakil Rp 2 juta dan anggota Rp 500 ribu.
Kemudian, mereka juga meminta biaya perjalanan ke luar negeri naik tiga kali lipat dari SK Menteri Keuangan.
"Masa yang diminta itu tiga kali dari SK Menkeu? Tidak bisa, harus sama karena itu berlaku bagi Aparatur Sipil Negara dan non-ASN ya. Masa mau dinaikin tiga kali dari nilai yang ada di SK Menkeu?" ujar Djarot di lapangan IRTI Monas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin.
Ketiga, anggaran yang dianggap tak rasional misalnya biaya sewa mobil dinas. Ia menjelaskan sejumlah 101 mobil dinas anggota DPRD harus ditarik terlebih dahulu sebelum diganti dengan anggaran tunjangan transportasi supaya tidak menyalahi aturan.
"Kemudian ada lagi masalah biaya sewa mobil, kan mobil harus ditarik, saya minta 'pak, sik, itu sebelum dikeluarin, semua mobil dewan 101 itu harus ditarik dulu'. baru kita ganti dengan tunjangan transportasi. Sebelum dikembalikan, jangan dikeluarkan tunjangan transportasi itu, ya dong, supaya pertanggungjawabannya jelas," ungkap Djarot.
Agar APBD-P 2017 dapat segera disahkan, Djarot meminta agar anggota DPRD untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Jika telah sesuai aturan, maka Djarot akan menyepakatinya.
"Makanya tolong dirapikan dulu ini, kalau sudah sesuai dengan aturan saya baru sepakat," ucapnya.
detik.com
0 Response to "Ini Daftar Kenaikan Tunjangan DPRD DKI yang Berujung Polemik"
Posting Komentar