Publik Harus Dorong GNPF-MUI ke Arah Rekonsiliasi Sebenarnya

JAKARTA, - Publik harus mengarahkan rekonsiliasi yang digagas Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke arah rekonsiliasi yang sejati.

Demikian diungkapkan pengamat politik CSIS J. Kristiadi yang ditemui di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu.

"Saya enggak tahu sampai tingkat apa pengetahuan mereka itu tentang rekonsiliasi."

"Oleh karena itu, publik seharusnya mendorong ke arah rekonsiliasi yang sebenarnya," ujar Kristiadi.

Lantas apa maksud rekonsiliasi yang sebenarnya itu?

Rekonsiliasi yang sebenarnya, lanjut Kristiadi, memiliki unsur saling mengampuni sekaligus memperbaharui kesadaran akan nilai yang selama ini dipaksakan untuk berlaku.

"Harus ada unsur saling mengampuni dan juga memperbarui kesadaran."

"Hal yang tidak sadar apa? Misalnya menggunakan sentimen primordial untuk tujuan poliitik. Itu berbahaya sekali," ujar Kristiadi.

Apalagi, GNPF-MUI sudah menyatakan dalam penyelesaian setiap persoalan harus melalui dialog, silaturahmi, serta saling membuka diri dan hati untuk menerima masukan.

Baca: FPI: Sejak Awal Habib Rizieq Ingin GNPF-MUI Bertemu Jokowi

GNPF-MUI, lanjut Kristiadi, juga mengidam-idamkan Indonesia yang damai, bersatu, serta kuat sekaligus berdaulat.

Para ulama GNPF-MUI juga tidak ingin ada perpecahan di elemen masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, Kristiadi berharap Pemerintah langsung menyambut baik gagasan tersebut dengan menindaklanjutinya melalui kesepakatan teknis satu sama lain.

"Pakai saja acuannya GNPF-MUI soal kita akan menyusun suatu tata negara NKRI lebih utuh. Itu yang harus ditindaklanjuti sekarang. Itu kemajuan yang luar biasa."

"Susun saja agenda-agendanya apa-apa saja. Dengan begitu rekonsiliasi ke arah sejati," ujar Kristiadi.

"Tapi, juga jangan kemudian itu jadi hanya sebagai retorika semata," lanjut dia.

Diberitakan, tepat pada Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1438 Hirjiah atau Minggu, Presiden Joko Widodo menerima pimpinan GNPF-MUI.

Selama ini, GNPF-MUI dikenal gencar mengkritik pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satunya lewat berbagai aksi unjuk rasa di Ibu Kota demi menindaklanjuti proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas perkara penodaan agama.

Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah awal rekonsiliasi.

"Silaturahmi ini tentu harus ada tujuan-tujuannya. Ingin memperbaiki kondisi, silaturahmi, meningkatkan komunikasi. Itu kan ke arah sana, ke arah rekonsiliasi," ujar Zaitun.

Dalam konferensi pers GNPF-MUI yang digelar, Selasa, Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir mengatakan, pertemuan dengan Presiden menyiratkan pesan penting untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kami ingin menyampaikan pesan, dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahmi, membuka hati dan membuka diri dalam menerima masukan-masukan," ujar Bachtiar.

Konferensi pers itu digelar di Aula AQL Islamic Center, Tebet, Jakara Selatan, Selasa kemarin.

GNPF-MUI mengaku mengidam-idamkan Indonesia yang damai, bersatu dan kuat sekaligus berdaulat.

kompas.com