Panglima Dituding Berpolitik, PDIP: Hati-hati Beri Pernyataan

Jakarta - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai isu pembelian 5.000 senjata dalam forum internal berbuntut panjang. PDIP mengatakan, bisa saja Jenderal Gatot tengah mencari momentum politik akibat pernyataannya.

"Mungkin saja akibat statement yang tidak seharusnya disampaikan dan muncul ke publik. Konsekuensinya, orang bisa mempunyai interpretasi yang bermacam-macam terhadap yang bersangkutan," ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira saat dihubungi detikcom, Senin.

Anggota Komisi I DPR ini meminta Jenderal Gatot lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Sebab, pernyataan yang disampaikan bisa saja menjadi multitafsir.

Baca juga: Wiranto Heran, Pembelian Senjata Saat Ini Begitu Dipolemikkan

"Para pemimpin yang seharusnya berhati-hati dalam menyampaikan statement-statementnya sehingga tidak menjadi isu-isu destruktif yang kontraproduktif," tutur Andreas.

Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

"Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin.

Baca juga: Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati

Hendardi juga menyatakan apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

"Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden," kata Hendardi.

penyelundupan 5.000 senjata panglima tni pdip

detik.com