Ahok tak Tanggapi Boikot

Jakarta: Empat fraksi di DPRD DKI memboikot Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan menanggapi gerakan tersebut.

"Kamu ngomong sama DPRD saja. Saya santai saja lah," kata Ahok saat dimintai tanggapan soal pemboikotan oleh anggota DPRD DKI, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Februari 2017. Pimpinan DPRD yang juga anggota Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan, ada tiga hal mendasar anggota Dewan memboikot semua rapat dengan satuan kerja perangkat daerah.

Serah terima laporan nota singkat Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kepada Gubernur Basuki di Balaikota, Jakarta, Sabtu. Foto: MI/Galih Pradipta

Pertama, seharusnya Ahok tak diangkat kembali sebagai Gubernur defenitif. Mengingat status Ahok saat ini masih sebagai terdakwa kasus penodaan agama.

"Berdasarkan pendapat para pakar, pelanggar hukum bila mengambil kebijakan cacat hukum, bisa pidana terkait keuangan," kata Triwisaksana atau Sani, Jumat 17 Februari.

Kedua, lanjut dia, penggunaan hak angket oleh sebagian anggota DPR RI agar Ahok nonaktif dari jabatan Gubernur menimbulkan kebingungan di DPRD DKI.

Terkahir, Sani menyampaikan saat ini ada proses komunikasi antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Mahkamah Agung tentang kedudukan Ahok. Karena itu, anggota DPRD tidak menggubris ajakan rapat dengan SKPD.

Sani berharap Tjahjo secepatnya mengeluarkan surat keputusan terkait pengangkatan Ahok sebagai Gubernur. "Karena yang kami terima ini sekarang baru surat pelepasan Pak Sumarsono sebagai Pelaksana tugas Gubernur," kata Sani.

Sabtu 11 Februari, Sumarsono menyerahkan jabatan gubernur ke Ahok seiring selesainya masa kampanye Pilkada DKI. Kembalinya Ahok ke Balai Kota menuai polemik karena ia berstatus tersangka.

Anggota partai lawan politik Ahok di Pilkada DKI, seperti Partai Gerindra dan PKS, sampai mengusulkan penggunaan hak angket untuk mempertanyakan kebijakan Mendagri kembali mengangkat Ahok sebagai Gubernur. Tetapi partai pendukung Ahok di Pilkada yakin hak angket tak terwujud.

"Karena substansinya tidak kuat," kata Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi III  DPR RI Trimedya Panjaitan. Menurut dia untuk mempertanyakan pengaktifan Ahok, cukup meminta penjelasan Mendagri.

metrotvnews.com

loading...