Politik Uang Rawan Terjadi di Pilgub DKI

Jakarta: Pengamat politik Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyatakan, politik uang rawan terjadi pada hari pemungutan suara pilkada DKI Jakarta 2017. Survei beberapa lembaga saat masa tenang biasanya mempengaruhi banyaknya politik uang yang dilakukan pasangan calon.

"Politik uang diperparah dengan ketika adanya hasil survei. Hasil survei yang di-publish di hari tenang itu menjadi indikator apakah tanggal 15 Februari suara akan tetap sama atau naik," kata Jeirry dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu, 12 Februari 2017. Menurut dia, biasanya suap dilakukan oleh paslon yang berdasarkan survei jajak pendapat selalu berada di peringkat terbawah. Paslon mulai bergerilya membujuk warga untuk mencoblos dan memenangkan dirinya.

"Kalau ada yang memang sulit dinaikkan, jadi banyak paslon mengambil jalan pintas mengambil politik uang. Pasangan kandidat ini tidak yakin warga memilihnya. Jadi upaya yang bisa dilakukan adalah yang sifatnya material," jelas dia.

Ada juga, lanjut dia, paslon yang sudah mendapatkan suara terbanyak dari survei yang menjalankan poltik uang. Tujuannya, untuk menambah selisih suara dengan peringkat kedua.

Menurut dia, masyarakat harus paham betul apa yang akan terjadi jika mengambil uang tersebut dan memenangkan paslon pemberi uang itu. Biasanya, paslon yang melakukan politik uang saat pemilu akan mengulang kembali kebiasaannya ketika menjabat.

"Kita harus menjaga demokrasi dengan baik. Si pelaku politik uang itu harusnya tidak dipilih. Politik uang itu suatu kejahatan. Yang melakukan politik uang itu biasanya akan melakukan lagi ketika menjabat. Ketika memerintah juga akan seperti itu. Itu akan jadi sebuah kebiasaan," pungkas dia.

metrotvnews.com