Ketika Bencana Makin Akrab Menyapa

Jakarta - Berlokasi di untaian api, Nusantara memiliki kedahsyatan dampak bencana yang dilukiskan oleh Andre Vltcek bagai perang puputan. Hidup di sini layaknya di kawasan yang terkoyak konflik militer di saat bencana terjadi. Kawasan yang tidak menawarkan ketenteraman. Keporak-porandaan dan ancaman kematian akibat bencana alam sama mengerikannya dengan ilustrasi di film-film perang. Mungkin dia terlalu berlebihan.

Namun, menengok data korban bencana yang mencapai ratusan ribu jiwa dalam kurun beberapa dekade kemarin, selayaknya majas tersebut terasa biasa. Mudharat yang diakibatkan setara dengan hasil pembangunan beberapa tahun anggaran. Dalam bukunya Indonesia: Archipelago of Fear, Vltcek menyebut kemuraman tersebut bukan lantaran bad luck melainkan korupsi dan inkompetensi.

Kurun beberapa tahun terakhir, sebuah lembaga terpercaya mencatat, bencana menguras tidak kurang 30 miliar dolar Amerika. Sunguh jumlah yang teramat fantastis untuk hanya dipandang sekilas. Atau, bahkan tidak pernah terlintas di kalangan para pembuat kebijakan dan kalangan atas.

Bencana alam di Nusantara memang sebuah hikayat tua. Catatan masa lampau bertebaran. Mulai dari prasasti Mpu Sindok abad ke-10 Masehi hingga belasan tulisan mutakhir para cendekiawan. Pesannya rata-rata sama: waspada. Namun, hingga lebih dari seabad pascaletusan Krakatau, kisah tersebut hanya numpang lintas sebelum terjerat gegas bermacam rutinitas.

Bait-bait informasi terkait bencana geologi seperti gunung meletus, gempa bumi hingga tsunami berjejalan sabagaimana jalan tol di akhir pekan: antri silih berganti. Kejerian akibat bencana akan semakin deras seiring perguliran isu perubahan iklim kian meluas.

Banjir, kerontang, longsor, kebakaran hutan, dan penyakit menular seperti demam berdarah dan malaria diperkirakan semakin mengempas. Banyak di antaranya akibat ulah manusia sendiri. Teristimewa mereka di negara maju yang terbesar menyumbang emisi karbon, salah satu tertuduh utama penyebab perubahan iklim dan pemicu bencana hidrologi.

Inilah paradoks modernisasi. Lecutan industrialisasi telah memicu perlombaan emisi. Yang alami terdegradasi, udara tercemari. Sedihnya, berbagai kajian dan laporan secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai negara paling terdampak akibat perubahan iklim. Salah satu prakiraan bahkan menyebutkan angka kerugian setara dua setengah persen dari GDP kita pada 2100. Perkiraan lain bahkan mencatat kemungkinan kerugian hingga 7,5 persen di pergantian abad nanti.

Angka tersebut empat kali lipat dari total kerugian global. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 81.000 km garis pantai tempat mayoritas kawasan industri dan transportasi berlokasi, hitung-hitungan dampak tersebut menjadi logis. Sebenarnya tak banyak waktu tersisa.

Rob alias genangan akibat kenaikan muka air laut sudah mulai terasa. Di beberapa wilayah kenaikan muka air laut telah mencapai 4 mm per tahun. Mengingat populasi tertinggi tinggal di sepanjang pantai, maka mereka ini yang bakal menderita kerugian terbesar.

Tidak hanya itu, lahan pertanian juga akan terdampak oleh, antara lain intrusi air laut dan abrasi. Menurut beberapa ahli, produksi padi akan berkurang antara 20 hingga 27 persen pada 2050. Pada saat yang sama, lahan pertanian juga diperkirakan berkurang 182.556 hektar di Jawa-Bali, 78.701 ha di Sulawesi, 25.372 ha di Kalimantan, 3.170 ha di Sumatra, dan 2.123 Ha di Lombok.

Walhasil, masihkah tumpukan berita terkait bencana hanya menjadi pelengkap kolom media? Kalau iya, betapa sengsaranya kita. Tapi, apa yang bisa dilakukan di tengah deraan keterbatasan dan problema keseharian kita?

Pernah, di suatu siang yang gerah bakda Salat Dzuhur berjamaah, di sebuah masjid di pinggir sungai berair tenang yang pernah merenggut beberara jiwa akibat banjir bandang sekian tahun silam, seorang tua bercerita pada saya. Sambil menunjuk ke beberapa rumah yang di kala hujan tinggal tersisa atapnya saja, ia berujar, "Kini telah tiba masa yang filosofi Jawa mengungkapkan dengan saksama, magabathanga. Masa ketika kematian ada di mana-mana."

Bolehlah ungkapan itu dianggap sebagai hiperbola. Kerentanan terhadap bencana memang tidak karena takdir semata. Dengan kata lain, ada juga faktor sosial-ekonomi semisal penghasilan, akses pendidikan dan kesehatan, juga kesempatan berwirausaha. Jadi, walau saban orang berpeluang terpapar bencana, mereka yang dalam posisi terbawah dalam piramida kemakmuran yang pertama merasakan akibatnya.

Sebagai negara dengan kurang lebih 18 persen penduduknya masih hidup di bawah $1,25 per hari, sudah selayaknya masalah ini tidak dipandang sebelah mata. Kerepotan mencari nafkah harian akan semakin terbagi dengan ancaman bencana yang telah mengintai di tikungan jalan.

Kita sama-sama mahfum bahwa mitigasi bencana mensyaratkan banyak hal. Di antaranya pendanaan, ilmu pengetahuan, akurasi data, kapasitas kelembagaan, kesadaran masyarakat, dan tentu saja koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan. Sayangnya hal tersebut merupakan titik terlemah kita.

Memang ingatan kita kadang terlalu bebal untuk mengingat sejarah dan mengantisipasi yang belum terjadi. Tapi, toh tetap harus ada orang yang berdedikasi untuk yang satu ini. Nyatanya, upaya adaptasi masih jauh dari agenda kerja para politisi.

Pun pemegang kewenangan juga belum memberikan cukup atensi. Lantas, seandainya tidak ada jalan ditawarkan oleh pengambil kebijakan, antisipasi macam apa yang perlu kita persiapkan? Memang sebaiknya di level individu kita memasang bumper sendiri. Yakni, mawas diri; waspada tadi. Mulailah membangun early warning pribadi. Bisa berasuransi, atau berlindung diri ke tempat yang tidak peka bencana.

Tapi, lebih hakiki kita perlu bersandar pada kebajikan yang telah mulai memudar. Social capital istilah kerennya. Atau, istilah lokalnya gotong-royong dan aneka kata bermakna sama yang telah mulai lekang tergusur gemuruh egoisme cum individualisme. Berinvestasilah dalam berbuat kebajikan pada para tetangga agar manakala kita sengsara ada yang sudi berbagi jua. Dus jangan lupa terus berdoa, agar Tuhan sayang kita. Nir sambekala.

Arif Budi Rahman Peneliti Kebijakan Publik. Kandidat Doktor di Curtin University, Australia Barat.

detik.com