DEPOK, - Pemerintah Kota Depok berharap pemerintah pusat membantu mengatasi masalah terkait jemaah Ahmadiyah di Depok. Pasalnya, berbagai upaya yang diambil Pemkot Depok dinilai tidak dipatuhi jemaah Amhadiyah.
Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Dadang Wihana kemudian mencontohkan masih ada jemaah Ahmadiyah melaksanakan ibadah di lokasi pusat kegiatan yang sudah disegel berkali-kali.
"Ternyata tarawih masih berlangsung di sana. Kami juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami berharap pemerintah pusat segera turun tangan," kata Dadang, kepada , Kamis.
Pemkot Depok diketahui kembali menyegel lokasi pusat kegiatan Ahmadiyah di Depok pada Minggu. Penyegelan itu merupakan yang ketujuh kalinya dilakukan sejak 2011-2017.
Pemkot Depok mengatakan penyegelan dilakukan untuk melindungi keselamatan jemaah Ahmadiyah. Mereka juga mengimbau agar jemaah Ahmadiyah beribadah di masjid-masjid umum bersama dengan umat muslim lainnya.
Kendati demikian, jemaah Ahmadiyah menilai penyegelan yang dilakukan Pemkot Depok tidak sah dan cacat hukum. Mereka juga menilai klaim Pemkot Depok yang mengaku ingin melindungi jemaah Ahmadiyah sebagai hal yang kontradiktif.
Menurut Dadang, kebijakan menyegel kembali pusat kegiatan jemaah Ahmadiyah merupakan kebijakan sulit. Namun, Dadang menyatakan terkadang pemerintah daerah harus mengambil suatu kebijakan yang tidak bisa menyenangkan semua pihak.
"Kami melihat sumber masalahnya. Dan kalau kami lihat kasus Ahmadiyah kan tidak hanya terjadi di Depok, tapi juga di banyak tempat," ujar Dadang.
kompas.com
0 Response to "Kewalahan Hadapi Jemaah Ahmadiyah, Pemkot Depok Minta Bantuan Pemerintah Pusat"
Posting Komentar