28 Calon Komisioner Komnas HAM Disebut Tak Terkait Kelompok Radikal

JAKARTA, - Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI periode 2017-2022, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa 28 peserta yang lolos tahapan berikutnya tidak terkait dengan organisasi radikal.

"Ke-28 ini terbebas dari yang ditakutkan itu," kata Jimly dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Saat ini panitia seleksi sudah meloloskan 28 nama untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni tahapan tes psikologi dan kesehatan serta wawancara terbuka.

Jimly melanjutkan, pansel tidak hanya meminta bantuan masyarakat untuk menyaring peserta yang ikut seleksi, tetapi juga melakukan penelusuran mengenai berbagai hal yang menjadi latar belakang para calon.

Namun demikian, hasil penelusuran rekam jejak oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM tetap menjadi catatan, masukan, dan bahan pertimbangan panitia seleksi.

Jimly menilai, para peserta yang lolos cukup kompeten untuk mengemban tugas sebagai Komisioner Komnas HAM. Namun, panitia seleksi akan terus melakukan penggalian data mengenai para peserta.

"Tapi tentu 28 ini belum sempurna juga karena harus ada data yang dikonfirmasi lagi," kata Jimly.

Sebelumnya, berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM, ditemukan fakta bahwa sembilan orang dari 60 calon komisioner Komnas HAM memiliki kaitan dengan organisasi kemasyarakatan radikal.

Selain itu, dari aspek independensi, diketahui 13 orang berafiliasi dengan partai politik dan 13 orang berafiliasi dengan korporasi.

Sementara dari segi integritas, lima orang diduga terkait masalah korupsi dan gratifikasi, sebelas orang bermasalah dalam hak kejujuran, delapan orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman.

"Dari hasil penelusuran rekam jejak diketahui sembilan orang dari 60 calon komisioner Komnas HAM memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal," ujar Direktur Pusat Bantuan Hukum Indonesia Totok Yulianto, Minggu.

kompas.com