83 WNI terindikasi gabung ISIS

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie saat ini masih monitoring 83 Warga Negara Indonesia yang terindikasi masuk jaringan ISIS. Menurut Ronny, warga Indonesia paling banyak yang diduga gabung ISIS.

"Terdapat 234 orang masuk dalam daftar pencarian DPO yang terkait dengan ISIS terdapat 91 orang yanh terdiri dari warga negara Algeria 1 orang, Indonesia 83 orang, Kuwait 2 orang, Arab Saudi 2 orang, Syria 1 orang dan Turki 2 orang," kata Ronny F Sompie di kantor Imigrasi, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu.

Ronny mengatakan data tersebut diterima Imigrasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Polri. Ronny mengaku hanya mendapatkan data nama saja, tanpa informasi lengkapnya terkait identitas lengkap DPO ISIS yang berasal dari Indonesia.

"DPO cuma ada nama, paspornya enggak ada. Jadi enggak tahu itu dari daerah mana," ungkap Ronny.

Selain itu, Llantaran Imigrasi tidak mempunyai kewenangan atas menindaklanjuti proses penyidikan teroris, maka dibantu dari pihak lain. "Kami sering dapat data dari Polri, BNPT ketika ada WNI yang kemungkinan akan terlibat ISIS apakah mereka dalam bentuk tertekan, dikuasai atau sadar sendiri," ditambahkan Ronny.

Sedangkan dalam DPO terorisme terdapat 143 orang. Yakni 18 orang termasuk warga negara Indonesia. "DPO terorisme 143 orang dengan 5 warna negara terbesar yaitu Algeria 19 orang, Indonesia 18 orang, Mesir 10 orang, Pakistan 10 orang dan Irak 6 orang," kata Ronny.

Ronny menyebutkan jika Imigrasi juga siap bekerja sama dengan pihak lain guna mempermudah proses adanya terorisme. "Di sini memang perlu kerja sama. Mulai pembuatan paspor sampai keberangkatan sudah diantisipasi. Jadi minimalisasi dengan kerja sama. Imigrasi tidak tahu kalau tidak kerja sama karena tidak menangani kasus terorisme," ucap Ronny.

Terakhir Ronny menambahkan jika Imigrasi telah dibentuk 496 sekretariat Tim Pora diseluruh Indonesia dan melakukan kegiatan bersama sebanyak 37 kali untuk kegiatan pengawasan orang asing yang masuk ke Indonesia.

"Melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada WNI pada saat menerbitkan paspor dan berlintas di TPI," jelas Ronny. [eko]

merdeka.com