Djarot sebut Indonesia adalah harapan dan rujukan internasional

Pelaksana TugasGubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengajak seluruh peserta elemen untuk terus hidup rukun dan gotong royong dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dia sampaikan dalam pidatonya pada acara Upacara Hari Kelahiran Pancasila di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Djarot berharap semua pihak mempertahankan Pancasila dengan berkaca dari pengalaman buruk negara lain yang tengah konflik karena radikalisme dan perang saudara.

"Hadirin yang saya hormati, kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh rasa ketakutan akibat radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara," katanya di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Mantan Wali Kota Blitar ini menambahkan, kebhinnekaan Indonesia patut dijadikan contoh kepada dunia internasional. Sehingga dia mengajak seluruh tokoh agama, masyarakat, pendidikan dan aparat keamanan untuk turut serta menjaga Pancasila.

"Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan," tegasnya.

Djarot menegaskan, pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat dan jelas dalam rangka penguatan Pancasila. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti yang telah diundangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, masyarakat untuk terus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. "Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti-Pancasila, anti-UUD 1945, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia," tutup Djarot. [noe]

merdeka.com