Dana Parpol Bakal Naik Rp 111 M, NasDem: Bukan untuk Dikorupsi

Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Jhonny G Platte mendukung kebijakan pemerintah menaikan dana parpol. Jhonny menegaskan dana tersebut tidak bisa menjadi lahan korupsi karena kebutuhan partai jauh lebih besar.

"Tentu bukan untuk dikorupsi karena dana yang dibutuhkan jauh lebih besar," ujar Jhonny saat dihubungi, Selasa.

Menurutnya partai politik di Indonesia masih membutuhkan bantuan dana dari APBN. NasDem akan mendukung jika dana dalam pemerintah cukup dan memadai.

"Parpol di Indonesia masih membutuhkan bantuan dana dari APBN namun tersedianya pembiayaan dana parpol tergantung pada ketersediaan dana dari penerimaan negara. Kami tentu akan mendukung dana bantuan parpol bila menurut pemerintah fiskal kita cukup dan memadai," jelas Jhonny.

Dengan rencana kenaikan dana tersebut, parpol harus mendukungnya lewat program kegiatan. Juga model pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan.

"Saat ini pemerintah sudah menyampaikan ketersediaan dana tersebut dan tentu harus pula didukung dengan program kegiatan parpol dan model pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan dan memadai," kata Jhonny.

NasDem menitik beratkan penggunaan dana itu untuk saksi parpol. Karena menurut Jhonny saksi itu menjadi tugas partai sendiri.

"Titik berat keberatan kami yakni penggunaan A untuk dana saksi parpol dan pelatihan saksi parpol yang menurut kami seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab paprpol sendiri secara internal. Namun dana pelatihan saksi oleh bawaslu telah disetujui oleh mayoritas fraksi di rapat pansus walaupun ada leberatan dari NasDem," terang dia.

"Untuk "dana saksi" parpol kami menolak namun jika pemerintah mampu alokasikan "dana bantuan" parpol sebesar Rp 1.000 per suara maka tentu akan membantu beban biaya operasional parpol. Dua pos anggaran yang berbeda," tutup dia.

detik.com