Jaksa Agung: Kerja Pansus Positif, Bukan untuk Lemahkan KPK

Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menyebut Pansus Hak Angket KPK punya tidak punya maksud melemahkan KPK. Penyelidikan yang dilakukan pansus ditujukan untuk perbaikan KPK.

"Sekali lagi saya berharap semua pihak bisa menerima apa yang sedang positif dikerjakan untuk kepentingan berkaitan ini. Tidak ada sama sekali untuk mengkerdilkan untuk mediskreditkan untuk melemahkan apalagi membubarkan lembaga yang memang masih kita perlukan keberadaannya. Kita tahu persis betapa masifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita ini," ujar Prasetyo dalam jumpa pers usai bertemu Pansus Hak Angket KPK di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis

Pemberantasan korupsi menurut Prasetyo masih dibutuhkan. Namun upaya pencegahan disebutnya tak kalah penting.

"Korupsi adalah satu kejahatan sangat-sangat membahayakan, kita ibaratkan pembunuh berdarah dingin. Saya rasa pansus angket KPK sepakat dengan kita bagaimana pun kejahatan korupsi tetap disikapi dengan baik dan benar.

Pentingnya upaya pencegahan menurut Prasetyo disampaikan Pansus Angket KPK saat bertemu jajaran Kejagung.

"Tadi juga disarankan bagaimana fungsi pencegahan ditingkatkan, karena bagaimana pun dengan pencegahan. Kita tidak mengharapkan tindakan korupsi berkembang begitu masif bahkan bagaimana dicegah dari awal," sambung Prasetyo.

Pansus Angket KPK sebelumnya lebih dulu menyambangi Mabes Polri menemui Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dalam pertemuan, Pansus Angket KPK menjelaskan legalitas tugas dan kedudukan.

"Kami jelaskan kepada Kapolri, pansus ini konstitusional. Diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3, kami laporkan kami juga sudah keluar berita negaranya yang tidak lain demi menjalankan fungsi melakukan pengawasan," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar di Mabes Polri, Rabu.

Pembentukan pansus angket ini berawal dari usulan hak angket terkait dengan rekaman pemeriksaan Miryam dalam perkara dugaan korupsi e-KTP. Pansus akhirnya terbentuk dengan tujuan menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja.

detik.com