KPK Dapat WTP dari BPK, Pansus Angket: Bukan Berarti Semua Clear

Jakarta - Pansus Hak Angket KPK tidak langsung percaya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan KPK tahun 2016. Opini WTP menurut Pansus berbeda dengan temuan hasil pengelolaan pertanggungjawaban.

"Ini kan opini, dibedakan antar opini dan temuan hasil pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara. Bukan berarti kalau WTP itu clear semua, tidak," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar di gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa.

Baca juga: DPR Soroti soal Anggaran di Angket, KPK: Hasil Audit Kami WTP

Menurut Agun, dalam laporan keuangan KPK pasti ditemukan sejumlah temuan yang tidak dinilai tidak wajar. Karena itu, audit BPK yang masih bersifat administratif harus ditindaklanjuti.

"Diberi kesempatan pada KPK sudah dijalankan belum? Sudah dipatuhi belum? Nah kita belum bisa adjustment," imbuhnya.

Agun menjelaskan pada tahun 2015 dan 2016, BPK melakukan audit pada pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara pada KPK. Menurutnya, ada temuan dalam audit soal sejumlah ketidakpatuhan.

"Ternyata memang ada hal-hal yang memang tidak patuh dan tidak sesuai SPI baik di tahun 2015 dan 2016," ujar Agun.

Baca juga: Hormati Pansus Angket, KPK Tetap Tak akan Buka Materi Penyidikan

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya akan bersikap kooperatif bila DPR ingin memverifikasi hasil audit keuangan KPK oleh BPK. Namun, bila materi pansus angket menyasar proses penyidikan, KPK tidak akan merespons.

"Tapi kalau misalnya menanyakan hasil verifikasi hasil pemeriksaan BPK, itu akan kita jelaskan. Dulu waktu RDP sudah kita jelaskan dan clear dan dengan BPK masalah temuan BPK kita clear. Semua sudah clear semua," ujar Alexander, Senin.

Pembentukan pansus angket ini berawal dari usulan hak angket terkait dengan rekaman pemeriksaan Miryam dalam perkara dugaan korupsi e-KTP. Pansus akhirnya terbentuk dengan tujuan menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja.

detik.com