Dipanggil Kemenkeu, Risma Bahas Kelanjutan Proyek Trem Surabaya

Surabaya - Kejelasan proyek Light Rail Train berbasis trem Kota Surabaya mulai menemui titik terang. Wali Kota Tri Rismaharini bersama 7 kepala daerah lainnya, hari ini dikumpulkan Kementerian Keuangan untuk membahas proyek infrastruktur daerah, salah satu yang dibahas proyek transportasi massal.

"Saya tadi di Kementerian Keuangan nanggapi proyek infrastruktur daerah yang mau dikerjasamakan dengan swasta termasuk soal LRT Pemkot," kata Risma yang saat dihubungi detikcom masih di Jakarta, Jumat malam.

Dalam pertemuan bersama 7 kepala daerah yang terdiri 6 Wali Kota dan 1 Bupati, Risma mengungkapkan Pemkot Surabaya diminta menyebutkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

"Saya sebutkan untuk LRT utara-selatan Rp 1,2 Triliun, kemudian timur-barat Rp 2,6 Triliun," ujar Risma.

Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini juga menyebutkan, proyek LRT berbasis trem untuk jalur utara-selatan akan tetap dikerjakan oleh BUMN. Sedangkan jalur timur-barat akan digarap pihak swasta.

"Ternyata kayaknya APBN tidak mungkin dan dimasukkan KPBU. Karena yang utara-selatan sudah ada perpresnya yang kerjakan BUMN, sedangkan timur-barat tadi Kemenkeu akan bentuk lembaga yang anggota gabungan beberapa kementerian agar pembahasan berbagai aturan bisa cepat selesai," kata Risma.

Kapan semua proyek mulai digodok oleh tim gabungan kementerian yang masuk dalam KPBU? "Langsung digodok sama mereka, mudah-mudahan segera mungkin," jawab Risma.

Risma juga mengungkapkan untuk LRT timur-barat dipastikan bukan monorel tapi posisinya tetap eleveted agar pembiayaannya lebih murah. "Saya usahakan untuk yang timur-barat LRT karena monorel terlalu mahal, mungkin bisa turun dari Rp 2,6 Triliun LRT tapi diatas. Karena barat-timur hitungan awalnya monorel, kalau pakai light rail trail mungkin lebih murah. Jadi bukan mono tapi relnya gandeng dua mungkin lebih murah," pungkas Risma.

detik.com